SUMENEP, NEWS9 – Dugaan buruknya pelayanan transfusi darah kembali mencuat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Keluarga pasien mengaku kecewa berat setelah berjam-jam menunggu darah yang tidak kunjung tersedia, meski sebelumnya disebut stok ada oleh petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Sumenep.
Peristiwa itu terjadi pada Selasa (31/3/2026). Sekitar pukul 10.00 WIB, dua orang keluarga pasien mendatangi PMI Sumenep untuk mendonorkan darah bagi anggota keluarganya yang sedang dirawat di RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep.
Namun setibanya di lokasi, petugas PMI yang berjaga justru menyampaikan bahwa stok darah untuk pasien tersebut masih tersedia.
Mendapat informasi itu, keluarga pasien memutuskan tidak jadi melakukan donor.
Masalah muncul ketika hingga malam hari, transfusi darah yang dinanti tidak kunjung dilakukan.
Bambang Supratman, SH, keluarga pasien yang mendampingi di rumah sakit, mengaku harus menunggu hingga larut malam tanpa kejelasan.
“Kami jenuh menunggu. Tidak ada tindakan transfusi dari petugas di ruang perawatan. Saat kami konfirmasi, justru disebutkan darah untuk pasien belum tersedia. Kami menduga bahwa ini ada manipupasi stok darah,” ujarnya.
Kebingungan semakin bertambah ketika keluarga pasien diminta berpindah-pindah untuk mencari kepastian, mulai dari ruang perawatan, laboratorium, hingga kembali ke PMI.
Bahkan, pada pukul 01.00 WIB dini hari, keluarga pasien kembali mendatangi PMI namun hasilnya nihil, stok darah dinyatakan tidak ada.
Padahal, kata Bambang, pada siang harinya keluarga sempat hendak mendonorkan darah golongan O, tetapi ditolak karena disebut stok masih tersedia.
“Ini yang membuat kami kecewa. Siang bilang ada, malam ternyata kosong. Kondisi pasien jadi taruhannya,” tegasnya.
Ia menilai terjadi miskomunikasi serius atau bahkan kelalaian dalam pelayanan yang berpotensi membahayakan nyawa pasien.
“Kami minta instansi terkait di Kabupaten Sumenep segera mengevaluasi kinerja karyawan PMI, khususnya yang bertugas saat kejadian,” tambahnya.
Menurut Bambang, sebagai lembaga kemanusiaan, Palang Merah Indonesia memang bersifat independen.
Namun dalam praktik operasional di daerah, PMI bekerja sama erat dengan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Sumenep, terutama dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Kasus tersebut menjadi sorotan serius, mengingat pelayanan darah merupakan kebutuhan vital yang tidak boleh terhambat oleh lemahnya koordinasi atau informasi yang tidak akurat.
“Jika benar terjadi ketidaksinkronan data stok dan pelayanan, maka ini bukan sekadar kelalaian administratif melainkan ancaman nyata bagi keselamatan pasien,” tandas Bambang. ***
