SUMENEP, NEWS9 – Kekeringan yang meluas di sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai menuntut penanganan yang tidak sekadar bersifat darurat.
Di tengah kebutuhan air bersih masyarakat yang terus meningkat akibat kemarau panjang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep masih mengandalkan distribusi air sebagai langkah utama.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumenep, Moh. Ilyas, M.A.P., mengatakan pola penanganan sementara dilakukan dengan menyuplai air bersih ke desa-desa yang mengalami krisis air.
“Untuk sementara kita di BPBD mengatasinya dengan pola konsumtif, dengan cara menyuplai air bersih ke desa-desa yang mengalami krisis air akibat kemarau panjang. Yang penting masyarakat teratasi dulu kebutuhan primernya, buat dikonsumsi dan beribadah,” kata Ilyas, Jumat (18/9/2026).
Namun, distribusi air bersih dinilai hanya menjadi solusi jangka pendek. BPBD kini mulai menyiapkan langkah yang lebih permanen, salah satunya melalui rencana pengeboran di sejumlah titik yang dinilai rawan krisis air.
Ilyas mengatakan, sebelum pengeboran dilakukan, pihaknya akan melakukan penelitian untuk memastikan potensi sumber air bawah tanah.
BPBD juga berencana menggandeng perguruan tinggi serta menjajaki pemanfaatan teknologi geofisika.
Salah satu alat yang akan dijajaki adalah Result System Water Detector, yang dapat digunakan untuk memetakan potensi air bawah tanah sekaligus memperkirakan kedalamannya.
“Untuk penanggulangan jangka panjang, ke depan kami sedang menyiapkan rencana akan mengupayakan pengeboran di titik-titik rawan krisis air. Untuk memulai terobosan itu, kami terlebih dulu akan melakukan penelitian dan mau menggandeng perguruan tinggi,” jelasnya.
Menurut Ilyas, pemetaan tersebut juga penting untuk mengetahui kualitas air yang berada di bawah tanah, termasuk kemungkinan kandungan garam, kapur, besi dan zat lainnya yang dapat memengaruhi kualitas air.
Ia menyebut peralatan Result System Water Detector pernah berada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub), namun saat ini pihaknya masih akan memastikan keberadaannya.
BPBD mengakui bahwa lembaganya bukan organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan utama dalam pembangunan fisik.
Karena itu, rencana penanganan kekeringan jangka panjang membutuhkan kesamaan langkah dengan sejumlah instansi teknis.
“Konkritnya, langkah-langkah yang akan kami lakukan, kami perlu duduk bersama dulu dengan instansi terkait, dengan Bappeda, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perkimhub, DLH, supaya ada kesamaan visi dan tidak ada misunderstanding. Karena BPBD ini bukan dinas teknis yang mengerjakan fisik,” tegas Ilyas.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumenep, Kamiluddin, menekankan pentingnya kekuatan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, termasuk kekeringan.
Menurutnya, Sumenep memiliki modal sosial berupa kearifan lokal yang telah berkembang dan diwariskan secara turun-temurun.
Kearifan tersebut antara lain gotong royong, saling membantu ketika warga mengalami musibah, kepedulian terhadap lingkungan, serta kebiasaan bermusyawarah.
“Nilai-nilai seperti ini sangat penting dalam kebencanaan. Karena ketika terjadi bencana, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. BPBD tidak mungkin menjangkau seluruh masyarakat dalam waktu yang bersamaan,” kata Kamiluddin.
Ia menegaskan, mitigasi bencana tidak semata-mata berbicara mengenai pembangunan infrastruktur dan kesiapan peralatan. Namun, kesadaran dan kemampuan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menghadapi bencana.
“Jadi, mitigasi bencana itu bukan hanya membangun infrastruktur, bukan hanya menyiapkan peralatan, tetapi juga membangun kesadaran dan kekuatan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Kamiluddin, setidaknya terdapat tiga hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana.
Kedua, memperkuat kesiapsiagaan melalui pelatihan, sosialisasi, simulasi, serta pembentukan kelompok masyarakat yang peduli terhadap kebencanaan.
Ketiga, memperkuat koordinasi antara pemerintah, masyarakat, relawan, dunia usaha, tokoh agama, dan seluruh unsur terkait.
“Di Kabupaten Sumenep, kondisi geografis kita sangat luas, terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Karakteristik wilayah yang berbeda-beda tentu membutuhkan pendekatan penanggulangan bencana yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah,” jelasnya.
Kamiluddin menilai masyarakat setempat memiliki pengetahuan yang cukup kuat mengenai kondisi lingkungan, kebiasaan, serta potensi risiko di wilayah masing-masing.
Karena itu, kearifan lokal harus tetap dipertahankan dalam strategi mitigasi bencana.
Namun, kearifan lokal menurutnya tidak boleh berjalan sendiri. Pengetahuan masyarakat perlu dipadukan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, serta informasi kebencanaan yang resmi.
“Dengan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan yang benar, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan gotong royong yang sudah menjadi kekuatan kita bersama,” tandasnya. ***
Penulis : Seno
Editor : Redaksi
Sumber Berita: https://News9.id
